Tadi malam Lurah Klandasan Ilir bersama Unsur Lintas sektoral Polmas, Babinsa, LPM mengadakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Ketua RT se Kelurahan Klandasan Ilir. Kegiatan Rakor tersebut merupakan kegiatan penting dan agenda rutin Kelurahan Klandasan Ilir setiap awal bulan dalam rangka Kelurahan menyampaikan segala imformasi program dan kebijakan Pemerintah Kota dalam satu belan berjalan, juga agar dapat menyerap informasi tentang keadaan wilayah Kelurahan dari seluruh Ketua RT se Kelurahan Klandasan Ilir. Rapat dipimpin langsung oleh Lurah Klandasan Ilir Asfiansyah. Beberapa Program Kelurahan dalam rangka pembinaan Wilayah dan Masyarakat dalam bulan ini disampaikan oleh Lurah Klandasan Ilir. Kegiatan yang akan dilaksanakan Kelurahan pada bulan ini adalah pada minggu ke 3 akan digelar razia KTP kepada Penduduk Pendatang dengan sasaran rumah-rumah pondokan/ Kos. Menurut Lurah Klandasan Ilir banyak sekali Laporan Masyarakat tentang pendatang di rumah-rumah KOS. Razia tersebut bersifat Sock Therapi atau Pembinaan. Warga Pendatang yang terazia akan disosialisasikan tentang Manejemen Kependudukan Pendatang di Kota Balikpapan dan akan diberi waktu selama 2 Minggu untuk mengurus surat menyurat atau dokumen kependudukannya apabila yang bersangkutan belum tercatat sebagai warga Pendatang Sementara di Balikpapan. Apabila ada warga pendatang yang terazia, Lurah minta bantuan Ketua RT untuk memonitor selama yang bersangkutan diberikan waktu. Apabila sampai dengan waktu yang diberikan Penduduk Pendatang tsb tidak mengindahkan pembinaan yang diberikan Pihak Kelurahan, maka akan ada tindakan pemulangan Ybs ke Daerah Asalnya dan hal tersebut penanganannya akan dilakukan oleh Kantor Pol-PP Balikpapan. Hal lain yang mencuat dalam rapat tersebut yang dipertanyakan oleh Ketua RT adalah tentang kriteria Gakin sehubungan dengan pembagian BLT, rencana pembetukan Panitia HUT RI ke 63, dan rencana penyerahan bantuan DP2LK.
Selasa, Juli 08, 2008
HASIL RAPAT KOORDINASI KELURAHAN KLANDASAN ILIR
Diposting oleh Dispenda di 10:22:00 PM
Label: KASI-PEMERINTAHAN